{"id":666,"date":"2026-04-12T04:51:59","date_gmt":"2026-04-12T04:51:59","guid":{"rendered":"https:\/\/uniqu.co.id\/?p=666"},"modified":"2026-04-12T04:51:59","modified_gmt":"2026-04-12T04:51:59","slug":"ketika-hujan-turun-di-ruang-sidang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/2026\/04\/12\/ketika-hujan-turun-di-ruang-sidang\/","title":{"rendered":"Ketika Hujan Turun di Ruang Sidang"},"content":{"rendered":"\n
\n

Sebuah Kisah Nyata tentang Hukum yang Tak Pernah Sampai<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Jakarta<\/strong> – Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta sejak subuh. Tapi bagi Siti (55), hujan bukanlah alasan untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah kali ke-12 ia hadir dalam persidangan sengketa tanah yang sudah berlangsung tiga tahun. Tanah seluas 200 meter persegi di pinggiran Depok\u2014warisan orangtuanya\u2014digugat oleh seorang pengusaha yang mengaku membelinya dari saudara jauh Siti yang tidak pernah ia kenal.<\/p>\n\n\n\n

“Saya tidak punya pengacara, Pak. Saya hanya bawa berkas-berkas ini,” ujar Siti sambil membuka tas plastik hitam yang basah terkena air hujan. Isinya: fotokopi sertifikat hak milik, bukti pembayaran PBB sejak 1985, dan surat keterangan dari ketua RT setempat. Ia datang sendirian. Lawannya: tim kuasa hukum berjumlah lima orang, berjas rapi, membawa koper penuh dokumen.<\/p>\n\n\n\n

Sidang dimulai. Hakim bertanya, “Apakah penggugat hadir?” Tim kuasa hukum mengacungkan tangan. “Tergugat?” Siti berdiri gemetar. “Hadir, Yang Mulia.” Majelis hakim kemudian mempersilakan pembacaan gugatan. Satu jam kemudian, Siti diminta menanggapi. Ia tidak mengerti istilah-istilah hukum yang dibacakan. Ia hanya bisa berkata, “Tanah itu milik saya, Yang Mulia. Orangtua saya yang membeli tahun 1975.”<\/p>\n\n\n\n

Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda dua minggu. “Siapkan bukti-bukti tertulis, Ibu. Atau cari bantuan hukum.”<\/p>\n\n\n\n

Siti keluar ruang sidang dengan pandangan kosong. Biaya transportasi dari Depok ke Jakarta Selatan saja sudah menghabiskan sepertiga uang jualan gorengannya sehari. Sedangkan untuk menyewa pengacara, ia bahkan tidak berani memikirkannya.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Akses Hukum Adalah Hak, Tapi Juga Kemewahan<\/h2>\n\n\n\n

Kisah Siti bukanlah kasus terisolasi. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen perkara perdata di Indonesia dihadiri oleh pihak yang tidak didampingi kuasa hukum. Bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena mereka tidak mampu. Biaya advokat, biaya perkara, biaya saksi ahli, biaya materai\u2014semuanya menjadi tembok beton yang memisahkan warga biasa dari keadilan.<\/p>\n\n\n\n

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Namun, jaminan konstitusional ini hanya akan bermakna jika warga negara benar-benar bisa mengakses mekanisme hukum. Dalam realitasnya, akses hukum adalah soal uang, jaringan, dan waktu. Siti tidak punya ketiganya.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Posbakum dan Pro Bono<\/h2>\n\n\n\n

Sebenarnya, negara telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di hampir semua pengadilan negeri. Posbakum didanai oleh APBN untuk memberikan konsultasi hukum gratis bagi warga tidak mampu. Sayangnya, realisasi di lapangan sering kali timpang. Banyak Posbakum kekurangan tenaga advokat relawan. Jam operasionalnya terbatas. Dan yang lebih parah, banyak warga tidak tahu keberadaannya.<\/p>\n\n\n\n

Siti, misalnya, baru tahu tentang Posbakum pada sidang ke-8, setelah seorang pengunjung lain memberitahunya. Ia lalu dibantu menyusun eksepsi dan daftar bukti. Namun, karena advokat relawan tersebut harus menangani puluhan perkara lain, pendampingan tidak bisa intensif. “Mereka sudah baik, tapi saya tahu mereka kewalahan,” kata Siti.<\/p>\n\n\n\n

Selain Posbakum, ada pula lembaga bantuan hukum (LBH) swasta yang memberikan layanan pro bono (cuma-cuma). Namun, LBH biasanya terfokus pada kasus-kasus tertentu\u2014perburuhan, lingkungan, atau HAM. Untuk sengketa tanah warisan sederhana seperti milik Siti, prioritasnya rendah.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Hukum Acara yang Tidak Ramah Warga<\/h2>\n\n\n\n

Masalah akses hukum tidak berhenti pada biaya. Hukum acara itu sendiri\u2014tata cara berperkara di pengadilan\u2014dirancang dengan asumsi bahwa semua pihak memiliki pengetahuan hukum yang sama. Padahal, tidak demikian. Bahasa hukum yang rumit, formalitas yang kaku, dan prosedur yang berlapis-lapis membuat warga awam seperti Siti tersesat di labirin sendiri.<\/p>\n\n\n\n

Ambil contoh perkara perdata. Seorang tergugat awam tidak akan tahu bahwa ia harus menyiapkan “eksepsi” dan “replik” dalam waktu yang ditentukan. Ia tidak akan tahu bahwa bukti fotokopi harus dilegalisir. Ia tidak akan tahu bahwa saksi harus diajukan secara tertulis paling lambat sebelum persidangan dimulai. Semua ini adalah pengetahuan yang bagi advokat adalah keseharian, tetapi bagi warga biasa adalah misteri.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Antara Putusan dan Pasrah<\/h2>\n\n\n\n

Pada sidang ke-15, majelis hakim akhirnya membacakan putusan. Siti dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut. Penggugat dinyatakan tidak memiliki hak karena alas hak yang digunakan cacat hukum. Siti menangis di kursi kayu ruang sidang. Bukan karena bahagia semata, tetapi karena lelah. Tiga tahun perjuangan, puluhan kali bolak-balik Depok-Jakarta, ratusan ribu rupiah untuk transportasi dan fotokopi. Ia menang karena bukti-bukti yang ia bawa dalam tas plastik hitam itu cukup kuat, dan karena seorang advokat relawan di Posbakum kebetulan sedang bertugas saat ia membutuhkan.<\/p>\n\n\n\n

Namun, Siti juga sadar bahwa kemenangannya adalah keberuntungan. Bukan karena sistem yang adil. “Saya hanya berdoa setiap malam. Mungkin Tuhan yang menggerakkan tangan hakim,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Pelajaran untuk Kita Semua<\/h2>\n\n\n\n

Kisah Siti mengajarkan bahwa hukum tanpa akses hanyalah hiasan konstitusi. Negara dapat mengesahkan undang-undang sebanyak apa pun, tetapi jika seorang penjual gorengan harus berjuang tiga tahun untuk mempertahankan tanah warisannya, maka ada yang salah secara fundamental.<\/p>\n\n\n\n

Kita tidak perlu menunggu menjadi Siti untuk peduli pada akses hukum. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil: mendukung organisasi bantuan hukum, menjadi saksi jika diminta, atau sekadar menyebarkan informasi tentang Posbakum kepada tetangga yang mungkin membutuhkan.<\/p>\n\n\n\n

Karena pada akhirnya, keadilan bukanlah barang mewah. Ia adalah hak dasar yang harus sampai ke warung-warung gorengan di pinggiran Depok, ke rumah-rumah kontrakan di pinggir rel, dan ke hati setiap warga negara yang percaya bahwa hukum ada untuk melindungi mereka, bukan untuk menakut-nakuti mereka.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Hukum bekerja dalam spektrum yang luas: dari kasus Siti yang sederhana hingga kasus korupsi kelas kakap. Namun, spektrum itu akan selalu timpang jika ujung yang paling bawah\u2014warga miskin\u2014tidak pernah tersentuh cahaya keadilan. Mari kita akui bahwa perjuangan Siti adalah perjuangan kita semua. Dan mari kita dorong perubahan: advokat murah, prosedur sederhana, dan pengadilan yang benar-benar terbuka untuk siapa pun.<\/p>\n\n\n\n

Karena saat hujan turun di ruang sidang, tidak hanya Siti yang basah. Harga diri kita sebagai bangsa yang menjunjung hukum juga ikut terguyur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sebuah Kisah Nyata tentang Hukum yang Tak Pernah Sampai Jakarta – Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta sejak subuh. Tapi bagi Siti (55), hujan bukanlah alasan untuk tidak datang ke…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":667,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-666","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=666"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/666\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":668,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/666\/revisions\/668"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/uniqu.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}