Ksatria
Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh trust economy, reputasi sebuah institusi tidak hanya dibangun oleh kinerja semata, tetapi juga oleh cara institusi tersebut menghadapi kebenaran. Masyarakat modern tidak lagi hanya menilai dari seberapa besar laba atau seberapa megah aset yang dimiliki. Mereka mengamati dengan saksama: ketika masalah datang, apakah institusi itu membuka diri atau justru menutup rapat-rapat pintu kebenaran?
Salah satu tantangan yang sering muncul dalam banyak organisasi adalah fenomena yang dikenal sebagai Blue Code of Silence. Sebuah norma tidak tertulis ketika loyalitas internal membuat orang memilih diam, bahkan ketika kesalahan diketahui. Di kepolisian, kode ini sering berarti petugas tidak akan melaporkan pelanggaran rekannya sendiri. Di dunia korporasi, ia menjelma menjadi budaya “tepuk tangan di ruang rapat, simpan masalah di bawah karpet”. Para eksekutif tahu ada yang salah, tapi memilih tutup mata demi menjaga harmoni semu atau melindungi “wajah” perusahaan.
Dalam jangka pendek, diam sering dianggap sebagai bentuk solidaritas. “Kita lawan di luar, jangan di dalam,” begitu kata mereka. Namun dalam jangka panjang, diam dapat berubah menjadi risiko reputasi yang paling mahal. Dan sejarah bisnis Indonesia dalam setahun terakhir membuktikan hal itu dengan gamblang.
Ambil contoh kasus yang menimpa PT Pegadaian (Persero) di Pamekasan, Jawa Timur. Sepanjang 2025, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik negara ini terkikis habis setelah kasus dugaan penipuan investasi emas oleh oknum agen mencuat ke permukaan . Seorang agen bernama Hozizah diduga menerima uang nasabah untuk pembelian emas, namun transaksi tersebut tidak melalui prosedur resmi Pegadaian. Puluhan nasabah—sebagian besar ibu rumah tangga—tidak pernah menerima emas yang dijanjikan. Total kerugian ditaksir mencapai Rp63 miliar, salah satu yang terbesar sepanjang tahun .
Yang menarik bukan hanya soal penipuannya, tapi respons institusinya. Pegadaian sempat menyatakan akan bertanggung jawab, namun proses penyelesaian berjalan lambat dan minim informasi. Salah satu korban, Ana Rizqi, mengungkapkan keprihatinannya: “Kami hanya ingin kepastian. Hak kami harus dikembalikan. Jangan membuat kami menunggu tanpa penjelasan” . Ketika institusi memilih diam atau memberikan komunikasi yang tidak jelas, publik mulai bertanya: apakah ini hanya ulah oknum, atau ada budaya diam yang membiarkan penyimpangan tumbuh subur?
Kasus serupa terjadi di PT Pertamina, namun dengan dinamika yang berbeda. Awal tahun 2025, publik digemparkan dengan narasi “BBM oplosan” dan dugaan korupsi hingga “Rp1 Kuadriliun” dalam kasus tata kelola migas. Media sosial bergemuruh, tagar menggelinding, dan citra Pertamina hancur dalam sekejap . Namun, ketika persidangan bergulir pada Oktober 2025, terkuak fakta pahit: istilah “BBM oplosan” dan klaim kerugian kuadriliun ternyata tidak terdapat dalam dakwaan resmi Jaksa Penuntut Umum . Kualitas BBM di SPBU tetap sesuai standar. Kerugian terbesar yang dialami Pertamina justru datang dari kehancuran citra akibat narasi publik yang tidak akurat.
Apa yang salah? Komunikasi awal yang belum lengkap penjelasannya, ditambah dengan berita yang tersebar masif, berhasil menanamkan stigma negatif meski fakta hukum belum terbukti . Di sini, diam dalam bentuk tidak segera memberikan klarifikasi yang transparan dan mudah dicerna publik, berbuah petaka reputasi. Butuh waktu berbulan-bulan untuk meluruskan, sementara kepercayaan yang runtuh jauh lebih sulit dibangun kembali.
Tak hanya BUMN, sektor swasta pun mengalami nasib serupa. PT Bumi Sumber Swarna (BSS), perusahaan yang secara resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata hanya menjadi topeng untuk skema investasi bodong senilai Rp2 triliun . Ribuan nasabah dari Sabang hingga Merauke kehilangan tabungannya. Setelah melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang final pada 2023, terbukti perusahaan gagal total memenuhi kewajiban. Namun para pengendali—nama-nama seperti Tahir Ferdian, Hungdres Halim, dan Andrew Halim—masih bebas berkeliaran . Kuasa hukum korban, Sakti Manurung, mempertanyakan, “Bos investasi bodong lainnya sudah diproses hukum, kok ini sepertinya licin sekali? Siapa sih bekingan mereka?” . Ketika hukum seakan diam dan tak kunjung bergerak, publik mulai kehilangan kepercayaan pada seluruh sistem.
Bahkan produk sekelas Aqua pun tak luput dari sorotan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak audit menyeluruh terhadap PT Tirta Investama buntut viralnya kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua di Subang . Yang dipersoalkan adalah ketidaksesuaian klaim iklan dengan kenyataan serta ketidaktransparan informasi terkait sumber air yang digunakan. Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan, “Pelaku usaha tidak transparan dengan memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai. Ini melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar” . Sekali lagi, inti masalahnya adalah transparansi—atau ketiadaan transparansi.
Namun, di tengah gempuran kasus-kasus yang menggerogoti kepercayaan, ada pula kisah sebaliknya. Kisah tentang pemimpin yang berani memilih terbuka di saat yang paling sulit. PT Kereta Api Indonesia (Persero) di bawah kepemimpinan Didiek Hartantyo menjadi contoh nyata bahwa kepercayaan justru bisa tumbuh subur di tengah badai. Saat pandemi melanda dan banyak perusahaan memilih efisiensi ekstrem dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Didiek justru melindungi setiap insan KAI. “Transformasi bukan soal sistem, ini soal karakter. Soal keberanian untuk tetap manusiawi di tengah badai,” ujarnya .
Buku “Didiek Hartantyo, Masinis yang Melintasi Badai” merekam bagaimana ia mengambil keputusan berdasarkan keyakinan, bukan ketakutan. “Kita tidak boleh lebih kecil dari masalah. Kita harus lebih besar dari tantangan. Karena setiap krisis menyimpan peluang,” tegasnya . Alih-alih diam menunggu keadaan membaik, ia justru membuka diri, berkomunikasi, dan membangun kolaborasi. Hasilnya, transformasi nyata terjadi: inovasi Panoramic Train, boarding face recognition, fitur carbon footprint, hingga penguatan aplikasi Access by KAI. Kepercayaan publik tumbuh, dan pada 2024 KAI mencatatkan laba Rp2,2 triliun .
Kisah KAI membuktikan apa yang disampaikan pakar followership Muhsin Budiono Nurhadi: bahwa dalam era informasi, “kerugian terbesar justru datang dari kehancuran citra yang disebabkan oleh narasi publik yang tidak akurat” . Ketika institusi memilih diam, ruang itu segera diisi oleh spekulasi, rumor, dan fitnah. Sebaliknya, keterbukaan—meski pahit—justru membangun benteng kepercayaan.
Publik jarang kehilangan kepercayaan karena satu kesalahan. Kesalahan adalah manusiawi. Yang membuat publik muak adalah ketika kesalahan ditutup-tutupi, ketika transparansi digantikan oleh perlindungan terhadap oknum, ketika yang bersalah dibiarkan berlindung di balik tembok solidaritas semu. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengingatkan para direksi BUMN tambang: “Komunikasi itu penting. Buka data, buka komunikasi, agar publik percaya BUMN ini bekerja untuk kepentingan rakyat” .
Di sinilah kepemimpinan diuji. Bukan pada saat semuanya berjalan baik dan pujian mengalir deras. Tetapi ketika keberanian untuk mengatakan yang benar menjadi pilihan yang paling sulit. Ketika seorang direktur harus memilih antara melindungi kolega yang bermasalah atau membuka fakta demi kepentingan publik. Ketika seorang manajer harus memilih antara menyembunyikan kesalahan tim atau mengakui kegagalan demi perbaikan ke depan.
Kasus PT Garuda Indonesia yang mengalami pergantian direktur utama dalam periode sangat singkat menjadi pengingat lain. Pakar industri penerbangan Hendra Soemanto menilai, “Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi seringkali tergerus oleh kepentingan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Good Corporate Governance. Kurangnya transparansi ini tidak hanya merusak kepercayaan investor, tetapi juga mengikis moral karyawan” .
Sementara itu, ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2025 menegaskan bahwa perusahaan yang mampu bertahan dan tumbuh adalah mereka yang menempatkan tata kelola bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi operasional. Pupuk Kaltim, yang kembali meraih predikat The Most Trusted Company 2025, membuktikan bahwa konsistensi dalam mengukur dan mengevaluasi implementasi GCG adalah kunci perbaikan berkelanjutan .
Pada akhirnya, trust tidak dibangun dari citra yang sempurna. Tidak ada perusahaan yang luput dari kesalahan. Tidak ada institusi yang bebas dari noda. Namun kepercayaan lahir dari integritas untuk menghadapi kenyataan. Dari keberanian untuk mengakui “kami salah, dan ini yang kami lakukan untuk memperbaikinya”. Dari kerelaan untuk membuka diri, bukan bersembunyi di balik tembok diam yang semakin hari semakin mahal harganya.
Karena di era di mana informasi mengalir deras tanpa sekat, diam bukan lagi emas. Diam adalah risiko reputasi paling mahal yang bisa dibayar sebuah institusi. Dan kepercayaan, sekali hilang, tak pernah kembali dengan utuh.
