Ksatria
Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kian tak terbendung, komunikasi pemerintah Indonesia menghadapi ujian berat. Bukan sekadar soal pesan yang sampai, melainkan apakah pesan itu dipercaya. Sejumlah riset akademik, kritik dari tokoh nasional, hingga pengakuan internal pemerintah sendiri menunjukkan bahwa krisis komunikasi telah memasuki fase kredibilitas—dan jika tak segera diperbaiki, berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan.
Darurat Kredibilitas: Ketika Publik Meragukan Komunikator
Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, persoalan komunikasi pemerintah Indonesia sudah menunjukkan kerentanan mendasar. Penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (2020) mengungkap bahwa inkonsistensi informasi dari pejabat pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap keprihatinan publik. Artinya, semakin sering terjadi inkonsistensi, semakin tinggi pula tingkat kecemasan masyarakat .
Penelitian lain dari Universitas Kristen Indonesia memperkuat temuan ini: keterlambatan pemerintah memberikan pernyataan resmi membuat publik lebih mudah percaya pada hoaks, rumor, dan propaganda yang beredar di media sosial. Akibatnya, masyarakat beralih ke platform digital sebagai sumber informasi utama—meskipun kredibilitas informasi dari sumber tersebut sangat dipertanyakan .
Dalam ekosistem komunikasi massa-mandiri (mass-self communication) yang digambarkan Manuel Castells, lingkaran ini menciptakan infodemik yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap pernyataan resmi pemerintah .
Riset Terbaru: Kredibilitas Sumber dan Kepercayaan Publik
Studi yang dipublikasikan di Jurnal Manajemen Pemasaran Universitas Kristen Petra (2025) memberikan gambaran lebih sistematis tentang dinamika ini. Melalui survei terhadap 250 pemilih di Indonesia, para peneliti menemukan bahwa kebenaran berita (news truthfulness) secara signifikan meningkatkan kepercayaan terhadap merek politik (political brand trust) dan citra merek politik (political brand image) .
Namun, temuan yang lebih mengkhawatirkan adalah peran kredibilitas sumber (source credibility). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun kredibilitas sumber berpengaruh positif terhadap kepercayaan, dampaknya tidak cukup kuat untuk membangun citra merek secara langsung . Ini berarti: publik mungkin mempercayai pesan dari komunikator tertentu, tetapi belum tentu menjadikannya sebagai dasar penilaian terhadap institusi secara keseluruhan.
Dalam konteks komunikasi pemerintah, implikasinya sangat serius. Seorang pejabat yang berbicara dengan kompetensi dan integritas memang dapat membangun kepercayaan sesaat, tetapi jika narasi kebijakan secara keseluruhan tidak konsisten, maka kepercayaan itu rapuh dan mudah runtuh.
Penelitian lain dari Jurnal Borneo Administrator (2023) menegaskan bahwa kredibilitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh tiga dimensi: integritas, kompetensi, dan kepemimpinan itu sendiri. Namun, studi kasus di Provinsi Banten menemukan bahwa fungsi komunikasi pemerintah yang berjalan optimal baru dua dari empat fungsi yang seharusnya: mempengaruhi dan menyampaikan kebijakan. Sementara fungsi mendidik dan menghibur masih jauh dari maksimal .
Respon Pemerintah: “Satu Narasi” dan Tantangan Kecepatan
Kesadaran akan krisis komunikasi ini ternyata juga bergema di internal pemerintahan. Dalam Forum Bakohumas “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” yang digelar di Jakarta, 4 Februari 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengakui bahwa lanskap komunikasi publik telah berubah drastis.
“Sekarang kita tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” tegas Meutya di hadapan lebih dari 500 insan kehumasan pemerintah .
Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan komunikasi bukanlah seindah apa rilis yang disusun, melainkan apa yang benar-benar sampai dan dipercaya masyarakat. “Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ujarnya .
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menambahkan bahwa persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan. “Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik,” katanya .
Konsep “Satu Narasi” yang digaungkan dalam forum tersebut, menurut Fifi, bukan berarti keseragaman pesan, melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” jelasnya .
Transformasi humas pemerintah juga menjadi sorotan. Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, mendorong peran humas tidak lagi cukup bersifat reaktif dan defensif. “Kita harus menjadi arsitek reputasi bangsa—proaktif, strategis, dan visioner,” ujarnya .
Sementara Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono, mengingatkan bahwa perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), menuntut insan kehumasan untuk terus beradaptasi. “Perubahan ini sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar dan beradaptasi bersama,” katanya .
Kritik dari JK: “Menteri Saling Berbeda, Komunikasi Tak Nyambung”
Namun, di balik upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah, kritik tajam justru datang dari tokoh senior. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai komunikasi pemerintahan saat ini masih jauh dari kata efektif.
Dalam pernyataannya yang dikutip Pikiran Rakyat (15 Maret 2026), JK menyoroti beberapa persoalan mendasar. Pertama, struktur kabinet yang terlalu besar. “Memang struktur ini harus diperbaiki. Pertama, menteri kelewat banyak. Wamennya kelewat banyak. Sehingga tidak mungkin terkoordinasi dengan baik itu semua,” ujar JK .
Kedua, inkonsistensi pernyataan antarmenteri. JK mencontohkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut keuangan negara baik-baik saja, padahal angka defisit Februari 2026 mencapai Rp135 triliun—yang disebut JK sebagai defisit terbesar dalam sejarah per bulan. “Jadi bagaimana membandingkan antara semua baik tapi defisitnya terbesar dalam sejarah per bulan? Ya seperti itu,” kritiknya .
Ketiga, komunikasi yang tidak nyambung antara pemerintah dan masyarakat. “Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu ndak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak dipahami masyarakat,” kata JK .
Ia juga menyoroti fenomena menteri yang kerap menyampaikan pendapat berbeda bahkan bertengkar di depan umum. “Ini juga menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi hal yang penting,” ujar mantan Ketua Umum Golkar itu .
Suara Akademisi: Penurunan Kualitas Komunikasi dan Seruan Transparansi
Kritik JK bukanlah suara tunggal. Komunikolog Indonesia, kumpulan akademisi dan praktisi komunikasi, dalam pertemuan tertutup dengan JK pada 14 Maret 2026 menyepakati satu kesimpulan: terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah.
Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, menyatakan bahwa hampir semua pihak sependapat tentang penurunan ini. “Itu harus diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujarnya .
Dalam pertemuan yang dihadiri akademisi seperti Effendi Gazali, Gun Gun Heryanto, hingga Prof. Lely Arrianie itu, sejumlah isu spesifik juga disorot. Emrus Sihombing, misalnya, meminta Badan Gizi Nasional mengungkap identitas yayasan yang terlibat dalam dugaan penyelewengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “BGN menyatakan ada penyimpangan bentuk ternak yayasan. Tolong segera sebutkan yayasan mana saja itu? Jangan biarkan rakyat menebak-nebak,” tegasnya .
Effendi Gazali mendukung sikap Presiden Prabowo yang menolak laporan Asal Bapak Senang (ABS). Ia mengingatkan agar para pembantu presiden berani bicara jujur dan tidak menutup fakta. “Bicara pada Bapak Presiden jangan menjadi kucing basah,” tuturnya .
Sementara itu, Prof. Lely Arrianie mempertanyakan pengusutan kasus teror terhadap aktivis yang hingga kini belum tuntas. “Jangan hanya narasi atau retorika. Bongkar sampai ke aktor intelektualnya karena pengusutan teror selama ini tidak jelas,” ungkapnya .
Efektivitas Strategi Kontra-Narasi: Pelajaran dari Jabar Saber Hoaks
Di tengah kritik yang mengemuka, ada pula pembelajaran penting tentang bagaimana komunikasi pemerintah bisa efektif. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Intercultural Communication (2024) mengkaji kinerja Jabar Saber Hoaks—unit kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertugas menangani hoaks.
Penelitian terhadap 5.000 pengguna Instagram dan WhatsApp menunjukkan bahwa strategi counter-narrative (narasi tandingan) pemerintah terbukti berhasil dalam memerangi penyebaran hoaks selama pandemi. Kontra-narasi yang kredibel dan tepat waktu berkontribusi signifikan dalam memulihkan kredibilitas, mengedukasi masyarakat, menawarkan sudut pandang alternatif, dan mempertahankan minat publik .
Studi ini menegaskan bahwa komunikasi krisis yang efektif memerlukan kecepatan, kredibilitas sumber, dan pendekatan yang berkelanjutan—bukan sekadar klarifikasi sesaat .
Risiko Politik: Dari Kebingungan ke Erosi Legitimasi
Jika inkonsistensi komunikasi dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada persepsi publik tetapi juga pada stabilitas politik dan ekonomi. Penelitian dalam Journal of Finance (2012) menunjukkan bahwa ketidakpastian politik yang tercermin dari komunikasi pemerintah yang tidak konsisten dapat memengaruhi siklus investasi korporasi .
Sementara itu, studi dalam Journal of Economic Growth (2006) menegaskan bahwa kualitas komunikasi dan transparansi pemerintahan berkorelasi positif dengan kinerja ekonomi .
Dalam konteks Indonesia, kebingungan publik yang berulang kali terjadi dapat memicu spiral sinisme (spiral of cynicism)—kondisi di mana ketidakpercayaan terhadap komunikator terus memperkuat dirinya sendiri, hingga pada akhirnya setiap pernyataan resmi disambut dengan skeptisisme.
What’s Next? Rekomendasi untuk Perbaikan
Berdasarkan berbagai riset dan kritik yang mengemuka, setidaknya ada empat langkah strategis yang perlu dipertimbangkan:
Pertama, memperjelas arsitektur komunikasi dengan mekanisme koordinasi yang mengikat. Seperti disarankan JK, struktur kabinet yang terlalu besar menyulitkan koordinasi. Peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) sebagai koordinator narasi nasional perlu diperkuat dengan kewenangan yang jelas .
Kedua, membangun disiplin komunikasi kabinet. Pedoman komunikasi yang tegas dengan konsekuensi bagi pelanggaran perlu diterapkan. Tidak boleh ada lagi pernyataan menteri yang saling bertentangan di ruang publik.
Ketiga, meningkatkan kapasitas komunikator. Seperti ditunjukkan dalam penelitian kredibilitas sumber, publik merespons positif komunikator yang kompeten dan berintegritas . Pelatihan komunikasi publik bagi pejabat perlu menjadi prioritas.
Keempat, membangun sistem analisis opini publik berbasis data. Seperti diakui Menkomdigi, kecepatan respons tanpa data yang akurat justru dapat menjadi bumerang. Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk memantau persepsi publik perlu dioptimalkan .
Menyelamatkan Kepercayaan di Era Disrupsi
Krisis komunikasi pemerintah Indonesia bukan sekadar persoalan teknis kehumasan. Ia adalah cermin dari ketidaksesuaian antara struktur komunikasi yang masih berorientasi kontrol dan dinamika publik yang telah bergerak menuju partisipasi.
Seperti disimpulkan dalam riset tentang kredibilitas sumber, kebenaran berita (news truthfulness) adalah fondasi utama kepercayaan publik . Tanpa kebenaran yang konsisten, tanpa kejelasan narasi, dan tanpa koordinasi yang solid, pesan sebaik apa pun akan tenggelam dalam kebisingan digital.
Pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan tantangan ini melalui penguatan kelembagaan dan seruan “Satu Narasi”. Namun, seperti diingatkan JK dan para komunikolog, kesadaran tanpa perubahan nyata hanya akan menjadi retorika belaka.
Di era di mana reputasi dapat runtuh dalam hitungan menit, kepercayaan publik adalah aset paling berharga sekaligus paling rapuh. Merawatnya membutuhkan lebih dari sekadar rilis pers—ia membutuhkan konsistensi, integritas, dan keberanian untuk berbicara jujur.
