Ksatria
Dengan Sumber dari Pernyataan publik Irene Montero, Pernyataan publik Lolwah el Khater, wawancara dengan El País dan media Eropa lainnya, serta laporan-laporan terkini mengenai situasi di Iran, Palestina, dan kawasan Timur Tengah.
Madrid – Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Irene Montero, kembali melontarkan pernyataan keras yang mengguncang panggung politik internasional. Dalam serangkaian pernyataan yang disampaikannya melalui platform media sosial dan wawancara dengan sejumlah media Eropa, Montero mengecam habis-habisan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel yang dinilainya sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia.
“First they went after Palestine, Lebanon, Syria, Yemen, then after Venezuela and Cuba, now once again after Iran. The US and apartheid israel are humanity’s greatest threat,” tulis Montero, mengawali kritiknya yang tajam terhadap poros kekuatan Barat-Timur Tengah yang menurutnya terus menerus melanggengkan agresi.
Pernyataan itu langsung memicu perdebatan luas di kancah internasional. Montero, yang dikenal sebagai salah satu suara paling vokal di Parlemen Eropa dalam membela hak-hak perempuan dan keadilan global, tidak berhenti di situ. Ia juga menyoroti ironi besar di balik klaim negara-negara Barat yang kerap menggunakan isu hak-hak perempuan sebagai pembenaran intervensi militer mereka.
“No woman has ever been freed by American bombs or illegal aggression. Not in Syria. Not in Iraq. Not in Lebanon. Not in Afghanistan. And it will not happen in Iran either. They hide behind women’s rights to justify their colonial wars,” tegas Montero.
Tradisi Kritis yang Konsisten
Irene Montero bukan nama asing di panggung politik Eropa. Sebagai mantan Menteri Kesetaraan Spanyol dan kader partai kiri Podemos, ia telah lama dikenal sebagai kritikus lantang terhadap kebijakan luar negeri AS dan sekutunya. Pernyataan terbarunya muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah pasca serangan militer AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, yang dikenal dengan sandi Operasi Epic Fury.
Dalam pandangan Montero, rangkaian intervensi militer yang dimulai dari Afghanistan, Irak, Suriah, hingga yang terbaru Iran, menunjukkan pola yang sama: agresi yang dibungkus dengan retorika pembebasan. Ia menyebut Israel sebagai rezim apartheid—sebuah label yang juga digunakan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, dalam laporan-laporan mereka tentang perlakuan Israel terhadap warga Palestina.
Dari Palestina ke Iran: Mata Rantai Agresi
Montero secara eksplisit merangkai konflik-konflik yang terjadi dalam dua dekade terakhir sebagai satu kesatuan mata rantai agresi. Baginya, apa yang terjadi di Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, hingga Iran bukanlah peristiwa terpisah, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang sama yang dijalankan oleh AS dan Israel untuk mempertahankan hegemoni di kawasan.
Kritik ini menguat setelah serangan terbaru terhadap Iran yang terjadi meskipun Teheran tengah dalam proses negosiasi diplomatik di Jenewa. Berdasarkan laporan yang beredar, Iran telah menyetujui konsesi nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya—bahkan melampaui kesepakatan JCPOA 2015—namun serangan tetap dilancarkan. Bagi Montero, ini membuktikan bahwa agenda yang diusung bukanlah perdamaian atau non-proliferasi, melainkan dominasi.
Ironi “Membebaskan Perempuan” dengan Bom
Salah satu poin paling kuat dari pernyataan Montero adalah tentang penyalahgunaan isu hak-hak perempuan untuk melegitimasi perang. Ia mengingatkan bahwa perempuan Afghanistan, Irak, Suriah, dan Lebanon tidak pernah merasakan kebebasan dari bom-bom yang dijatuhkan atas nama “misi kemanusiaan”. Justru sebaliknya, perempuan menjadi korban utama dari kehancuran infrastruktur, trauma perang, dan ketidakstabilan berkepanjangan yang ditinggalkan oleh intervensi militer.
Montero menyoroti bagaimana narasi “membebaskan perempuan” kerap muncul setiap kali negara-negara Barat merencanakan intervensi militer di negara-negara Muslim. Dari Afghanistan hingga Iran, frasa yang sama diulang. Namun, menurut Montero, itu hanyalah kedok untuk kepentingan ekonomi, politik, dan strategi geopolitik yang lebih dalam.
Dalam konteks Iran, serangan militer yang dilancarkan AS dan Israel justru terjadi setelah gelombang protes besar-besaran yang melibatkan perempuan Iran dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, agresi eksternal tidak hanya gagal mendukung gerakan internal untuk hak-hak perempuan, tetapi juga memberikan alasan bagi pemerintah untuk memperkuat represi domestik dengan dalih menghadapi ancaman asing.
Reaksi Internasional: Antara Dukungan dan Kecaman
Pernyataan Montero menuai reaksi beragam. Di kubu progresif Eropa dan Amerika Latin, ia mendapat dukungan luas. Sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Amerika Selatan menyuarakan solidaritas, mengingat Venezuela dan Kuba juga disebut Montero sebagai sasaran intervensi AS. Di kawasan Timur Tengah, pernyataannya disambut hangat oleh kalangan yang selama ini mengkritik kebijakan AS-Israel.
Sebaliknya, kalangan konservatif di Eropa dan AS mengecam pernyataan itu sebagai bentuk “anti-Americanisme” dan pembelaan terhadap rezim yang otoriter. Para kritikus menuding Montero mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di Iran, Suriah, dan negara-negara lain yang ia bela.
Namun Montero membantah bahwa kritik terhadap kebijakan luar negeri AS berarti membela rezim manapun. Baginya, penolakan terhadap agresi militer bukan berarti mendukung kediktatoran. “Kami menolak logika bahwa satu-satunya cara untuk melawan tirani adalah dengan bom asing. Itu adalah kebohongan yang terus diulang untuk membenarkan perang,” ujarnya dalam wawancara dengan El País.
Akar Sejarah: Kolonialisme Berwajah Baru
Montero menghubungkan pola intervensi AS dengan warisan kolonialisme Eropa. Baginya, meskipun bentuknya berbeda, logika yang dijalankan sama: mengambil alih sumber daya, mengendalikan jalur perdagangan, dan menundukkan negara-negara yang tidak tunduk pada kepentingan kekuatan besar.
Ia mencontohkan bagaimana Amerika Serikat memiliki lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia, bagaimana sanksi ekonomi berkepanjangan menghancurkan ekonomi negara seperti Kuba, Venezuela, dan Iran, serta bagaimana dukungan militer tanpa syarat kepada Israel telah berlangsung selama puluhan tahun meskipun pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.
“Ini bukan tentang membela negara tertentu. Ini tentang membela prinsip bahwa tidak ada negara yang berhak menjadi polisi dunia. Ini tentang mengatakan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas puing-puing dan darah,” tambah Montero.
Implikasi bagi Gerakan Perempuan Global
Pernyataan Montero juga membuka diskusi yang lebih dalam tentang posisi gerakan perempuan global terhadap intervensi militer. Selama ini, sebagian arus utama gerakan feminis di Barat cenderung mendukung intervensi militer dengan dalih membela hak-hak perempuan di negara-negara “terbelakang”. Namun Montero, yang berasal dari tradisi feminis anti-kolonial, menolak pandangan itu.
Ia menegaskan bahwa solidaritas terhadap perempuan di negara lain tidak boleh diwujudkan dengan mendukung perang. Sebaliknya, solidaritas sejati berarti mendukung perjuangan mereka dari dalam, tanpa intervensi militer yang justru memperparah penderitaan.
“Perempuan Iran tidak butuh bom Amerika. Mereka butuh solidaritas internasional yang nyata—yang mendukung hak mereka untuk memprotes, untuk memilih, untuk hidup bebas tanpa campur tangan asing yang merusak,” ujar Montero.
Suara Alternatif di Tengah Kebisingan Perang
Di tengah narasi dominan yang terus menggambarkan AS dan sekutunya sebagai “kekuatan penjaga perdamaian”, pernyataan Irene Montero menjadi pengingat bahwa ada suara-suara lain yang menolak menerima pembenaran perang begitu saja. Bagi banyak kalangan di Global South, termasuk di Indonesia, kritik Montero tentang penggunaan hak-hak perempuan sebagai alat justifikasi perang sangat relevan.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dengan narasi serupa ketika intervensi asing membungkus diri dengan retorika kemanusiaan. Dalam konteks itu, pernyataan Montero bukan sekadar opini politik, tetapi menjadi bagian dari perlawanan terhadap logika kolonial yang terus berulang dalam wajah yang berbeda.
Seperti yang ditutup Montero dalam unggahannya:
“We refuse to let women’s rights be used as a weapon of war. True feminism is anti-war, anti-colonial, and anti-imperialist.”
