Ksatria
Antara Hegemoni, Rekayasa Massa, dan Masa Depan Demokrasi
Semarang – Tiga bulan sudah pemerintahan Prabowo Subianto berjalan. Namun daripada sekadar menghitung usia kabinet, lebih penting untuk membaca ulang peta politik nasional yang sedang berubah cepat—kadang di permukaan, kadang di kedalaman yang tak terlihat. Sejak pelantikan Oktober 2024, Indonesia memasuki babak baru yang tidak hanya ditandai oleh pergantian pemimpin, tetapi oleh pergeseran arsitektur kekuasaan itu sendiri. Koalisi super-mayoritas, wacana reformasi sistem politik, pertemuan elite lintas generasi, hingga perdebatan tentang Pilkada langsung menjadi penanda bahwa sesuatu yang fundamental sedang dikonstruksi ulang.
Artikel ini mencoba membaca kerangka besar politik Indonesia terkini, dengan bertolak dari berbagai peristiwa, gagasan, dan data yang telah menghangatkan ruang publik sepanjang awal 2026.
Konsolidasi Kekuasaan: Koalisi Super-mayoritas dan Tantangan Checks and Balances
Pemilu 2024 telah melahirkan realitas politik yang belum pernah terjadi sebelumnya: koalisi pendukung pemerintah menguasai sekitar 81 persen kursi DPR. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang semula berisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan partai-partai lain, pascapemilu melebar dengan masuknya partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan. Hampir tidak ada kekuatan oposisi yang berarti di parlemen.
Dalam sistem presidensial, dominasi seperti ini memiliki dua sisi. Sisi positifnya, stabilitas politik terjamin. Presiden tidak akan menghadapi hambatan berarti dalam mengesahkan undang-undang atau anggaran. Namun sisi negatifnya, fungsi kontrol dan keseimbangan (checks and balances) tumpul. Parlemen yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif justru menjelma menjadi perpanjangan tangan istana.
Survei Indikator Politik Indonesia Maret 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini tergolong tinggi untuk pemerintahan baru. Namun para pengamat mengingatkan bahwa kepuasan publik yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Di banyak negara, rezim yang populis dan dominan justru sering mendapat kepuasan tinggi di awal, sebelum dampak negatif dari lemahnya kontrol terasa di kemudian hari.
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie bahkan mengusulkan pembatasan fraksi di DPR menjadi dua kubu saja—pemerintah dan oposisi—dengan koalisi pemerintah maksimal 60 persen kursi. Usul ini bukan tanpa alasan. Ia mencerminkan keprihatinan bahwa tanpa oposisi yang kuat, demokrasi kehilangan mekanisme koreksi internalnya.
Anatomi Partai dan Basis Massa: Antara Ikatan Alamiah dan Rekayasa Elektoral
Di balik koalisi super-mayoritas, terdapat realitas yang lebih mendasar: bagaimana partai-partai politik membangun dan merawat basis massa mereka. Studi tentang populisme dan partai politik di Eropa menunjukkan bahwa partai populis—baik kiri maupun kanan—membangun definisi “rakyat” dan “elit” yang sangat berbeda. Di Indonesia, pola serupa juga terjadi, namun dengan karakteristik lokal yang khas.
Basis alamiah tumbuh dari ikatan sosiologis, ideologis, atau kultural yang terbentuk secara alami. PKB dengan basis Nahdliyin, PDIP dengan nasionalisme kerakyatan, atau PKS dengan aktivis dakwah kampus adalah contohnya. Basis semacam ini loyal, stabil lintas pemilu, dan biaya perawatannya relatif rendah. Namun pertumbuhannya lambat dan sulit berubah arah.
Basis rekayasa sebaliknya, dibangun secara sistematis melalui insentif material, mobilisasi terstruktur, atau efek mantel dari figur populer. Relawan berbayar, program bansos yang dikaitkan dengan petahana, hingga pengerahan birokrasi adalah bentuk-bentuknya. Basis ini bisa tumbuh cepat, tetapi biayanya mahal dan loyalitasnya rapuh.
Pemilu 2024 menjadi ajang pertarungan antara kedua jenis basis ini. PDIP yang mengandalkan basis alamiah yang kuat (Jawa Tengah, Bali, dan komunitas nasionalis) justru tidak memenangkan Pilpres. Sebaliknya, Gerindra dan KIM berhasil memenangkan pertarungan dengan membangun basis rekayasa masif: mengkooptasi relawan Jokowi, memanfaatkan program bansos, dan menggerakkan birokrasi dengan dalih “estafet kepemimpinan”.
Pelajaran dari sini adalah bahwa di era demokrasi elektoral yang cair, basis alamiah saja tidak cukup. Partai harus mampu mensintesis keduanya: merawat akar ideologis sambil menumbuhkan cabang-cabang instrumental yang responsif terhadap dinamika jangka pendek.
Wacana Reformasi Pilkada: Antara Efisiensi dan Kemunduran Demokratis
Salah satu isu terhangat dalam wacana reformasi sistem politik adalah usulan untuk mengubah mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD. Gagasan ini muncul dari keprihatinan terhadap dua dekade praktik Pilkada langsung yang dinilai melahirkan biaya politik ekstrem dan korupsi kepala daerah.
Data KPK menunjukkan bahwa kepala daerah termasuk kelompok pejabat publik yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Riset juga mencatat bahwa biaya untuk memenangkan Pilkada di satu daerah bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Logikanya sederhana: jika investasi politik begitu besar, maka godaan untuk “balik modal” melalui korupsi menjadi sangat kuat.
Para pendukung Pilkada melalui DPRD mengajukan beberapa argumen:
- Penurunan biaya politik secara signifikan, karena tidak perlu mobilisasi massa besar-besaran.
- Seleksi berbasis kapasitas, bukan popularitas semata, karena DPRD dapat menilai rekam jejak calon secara lebih rasional.
- Stabilitas politik daerah, karena kepala daerah mendapat dukungan penuh dari DPRD sejak awal.
- Efisiensi anggaran negara, karena biaya penyelenggaraan Pilkada yang selama ini membebani APBD dapat ditekan drastis.
Secara konstitusional, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 hanya mewajibkan pemilihan secara demokratis, tidak harus langsung. Mahkamah Konstitusi juga belum pernah menyatakan Pilkada tidak langsung inkonstitusional. Namun, dalam praktiknya, wacana ini mendapat resistensi publik yang kuat karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
Kritik terhadap wacana ini juga tidak kalah kuat. Pertama, biaya politik tidak hilang, hanya bergeser dari mobilisasi massa ke mobilisasi anggota dewan. Pengalaman era sebelum 2005 menunjukkan praktik jual beli suara anggota DPRD yang tidak kalah masif. Kedua, hubungan eksekutif-legislatif yang terlalu harmonis justru berisiko melahirkan kolusi, bukan efektivitas. Ketiga, jalur independen otomatis tertutup, sehingga rakyat kehilangan opsi untuk memilih pemimpin di luar kehendak partai.
Dalam konteks konsolidasi kekuasaan saat ini, wacana Pilkada melalui DPRD sulit dilepaskan dari kecurigaan publik sebagai upaya memperpanjang dominasi koalisi pemerintah ke tingkat daerah. Dengan menguasai 81 persen kursi DPR, partai-partai dalam koalisi akan dengan mudah mengendalikan proses pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Oposisi seperti PDIP akan terpinggirkan.
Alternatif yang lebih bijak mungkin bukan mengganti mekanisme, tetapi mereformasi sistem pendanaan kampanye, memperkuat pengawasan politik uang, dan menurunkan ambang batas pencalonan untuk membuka ruang kompetisi yang lebih sehat.
Pertemuan Lintas Generasi: Simbol atau Substansi?
Pada 3 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo), mantan wakil presiden (Boediono, Jusuf Kalla, Try Sutrisno secara virtual), serta sejumlah tokoh penting lainnya ke Istana Merdeka. Media menyiarkan foto-foto keramah-tamahan. Publik membaca gestur persatuan.
Namun di balik simbol, ada pertanyaan substansial: apakah pertemuan itu menghasilkan refleksi kebangsaan yang sungguh-sungguh, atau sekadar photo opportunity?
Para mantan pemimpin membawa pengalaman panjang dalam mengelola krisis. SBY menghadapi krisis finansial global 2008. Jokowi menavigasi pandemi dan perang dagang. JK menjadi aktor kunci dalam resolusi konflik Aceh. Pengetahuan mereka adalah pengetahuan dari tekanan, dari keputusan-keputusan sulit yang telah teruji sejarah. Sayangnya, tidak ada laporan substansial tentang apa yang sebenarnya dibahas.
Publik berhak bertanya: apakah ada diskusi serius tentang eskalasi konflik Timur Tengah yang mengancam harga minyak dan stabilitas ekonomi Indonesia? Apakah para mantan presiden diberikan ruang untuk menyampaikan kritik jujur terhadap kebijakan yang berpotensi keliru? Apakah pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan mekanisme konsultasi rutin, atau hanya menjadi seri pertama dari acara tahunan yang lambat laun kehilangan substansi?
Dalam perspektif antropologi kekuasaan, kebijaksanaan kolektif tidak lahir dari satu pertemuan besar. Ia lahir dari dialog yang terus-menerus, dari keberanian mengakui kesalahan masa lalu, dari kerendahan hati untuk belajar dari orang lain—termasuk dari mereka yang pernah menjadi lawan politik. Jika Prabowo serius membangun tradisi baru, maka pertemuan 3 Maret 2026 harus diikuti oleh langkah-langkah konkret yang menjadikan pengalaman para pendahulu sebagai salah satu sumber pertimbangan kebijakan.
Arah Demokrasi Indonesia: Antara Pragmatisme dan Cita-cita
Jika ditarik benang merah dari semua dinamika di atas, kita melihat sebuah pola: politik Indonesia bergerak menuju pragmatisme yang terstruktur. Partai-partai lebih mengutamakan kalkulasi elektoral jangka pendek ketimbang kaderisasi ideologis. Biaya politik yang melambung menutup akses bagi kader-kader idealis tanpa modal besar. Koalisi super-mayoritas melemahkan fungsi kontrol parlemen. Wacana reformasi Pilkada, meskipun memiliki argumen rasional, berisiko menjadi alat untuk melanggengkan dominasi kekuasaan.
Namun di tengah semua itu, ada secercah harapan. Kesadaran akan perlunya reformasi sistem politik mulai menguat. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang desain keserentakan pemilu membuka ruang untuk penataan ulang regulasi politik. Para pakar dan aktivis terus mendorong agar reformasi tidak sekadar perubahan mekanisme, tetapi perbaikan mendasar pada sistem pendanaan partai, pengawasan politik uang, dan penguatan partisipasi publik.
Pertemuan lintas generasi, meskipun masih berat pada simbol, setidaknya menunjukkan bahwa ada upaya untuk merawat dialog kebangsaan. Presiden Prabowo, dengan pengalamannya sebagai mantan panglima dan tokoh oposisi, memiliki kapasitas untuk menjadi pemersatu—jika ia memilih untuk itu.
Pekerjaan Rumah yang Tidak Pernah Selesai
Arsitektur politik Indonesia tidak pernah statis. Ia terus dibangun, dirobohkan, dan dibangun ulang oleh para aktor yang berlomba mengklaim sebagai wakil rakyat. Tantangan ke depan tidak ringan: menjaga stabilitas tanpa mengorbankan demokrasi, menekan biaya politik tanpa menutup partisipasi, dan membangun konsensus tanpa mematikan kritik.
Tiga tahun menuju Pemilu 2029 adalah waktu yang cukup untuk membuktikan apakah Indonesia akan melangkah menuju demokrasi yang lebih dewasa atau justru terjebak dalam oligarki terselubung berbalut narasi populis. Jawabannya tidak hanya ditentukan oleh para elite di Istana dan DPR, tetapi juga oleh kita—warga negara yang memilih, mengawasi, dan terus bertanya.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukanlah hadiah yang sekali diberikan, melainkan taman yang harus terus dirawat setiap hari. Dan perawatan itu, tidak pernah selesai.
