Ksatria
Dari Ruang Lomba Hingga Pusaran Media
Pontianak — Ada yang tidak biasa dalam babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu pekan lalu Selasa, 12 Mei 2026.. Panggung Pontianak yang biasa gemuruh tepuk tangan menyambut siswa pintar itu justru menjadi arena kontroversi ketika seorang siswi mempertaruhkan nama baik sekolahnya di hadapan dewan juri yang seharusnya menjadi penjaga keadilan lomba.
Awalnya, pertanyaan sederhana diajukan para juri tentang mekanisme pemilihan anggota BPK yang harus menjunjung asas sportivitas dan keadilan itu pun dijawab lancar oleh Regu C dari SMAN 1 Pontianak——salah satu dari tiga finalis yang berlaga setelah menyingkirkan enam sekolah lainnya——dengan suara jelas dan lugas oleh Josepha Alexandra, siswi yang kemudian viral itu. Namun, tanpa peringatan yang jelas, muncul suara dan pernyataan dari meja dewan juri yang mematahkan semangat: nilainya minus lima. Kebingungan menjadi kemarahan yang tak terbendung ketika Regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban berisi inti serupa——nyaris persis——namun dengan tegas oleh juri yang sama justru diganjar nilai plus sepuluh.
Di rak YouTube dan laman media sosial, potongan perdebatan itu bertransformasi menjadi dokumentasi bukti yang tak terbantahkan: bibit perdebatan itu bermula ketika MC membacakan pertanyaan tentang pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK, sudah jelas dan lengkap”. Namun pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, justru kemudian mengungkap dugaan bahwa ada gangguan speaker yang mengarah ke meja dewan juri——namun suaranya tetap terdengar jelas bagi penonton dan siaran langsung di dunia maya; ironis. Dalam situasi yang serba timpang itulah, Josepha Alexandra dari SMAN 1 Pontianak melangkah maju. Bukan untuk menangis atau mengundurkan diri. Ia berdiri tegap dan memprotes. “Dewan juri, izin,” suaranya terdengar di ruangan yang mendadak hening, “tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama”.
Respons dewan juri pun tak kalah mengejutkan. Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita Widya Budi——salah satu dewan juri yang dinonaktifkan kemudian——menjawab dengan alasan yang bagi banyak pihak terasa sebagai formalitas belaka: “Tadi disebutkan regu C, ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi.” Namun pendamping tim dan penonton yang melihat tayangan ulang dapat menyimak dengan jelas bahwa frasa “dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah” telah dilontarkan secara utuh dan sempurna. Di sinilah letak titik kritis: ruang uji pengetahuan publik harusnya juga menjadi panggung egosentris jabatan. Klarifikasi SMAN 1 Pontianak yang diunggah di akun Instagram resminya mencatat dengan tegas temuan-temuan yang mencengangkan: “Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya validasi sepihak melalui MC mengenai kompetensi juri, sehingga kegiatan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional”. Artinya, ketika sebuah kompetisi yang menjunjung prinsip berkeadilan dan sportivitas telah tercederai, mereka yang diberi mandat untuk netral justru mengonfirmasi kesalahan secara beruntun: juri yang mempertahankan inkonsistensinya, dan MC yang mendukung tanpa mengonfirmasi fakta dasar.
Gempuran berita dan sorotan tajam warganet membuat pucuk pimpinan lembaga parlemen bergerak cepat dan terkesan defensif. Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui akun Instagram resminya menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik tersebut, dan menonaktifkan dewan juri serta MC. Tak hanya itu, MPR RI pun berjanji akan menginspeksi langsung dan mengevaluasi secara menyeluruh aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian yang rancu, sistem verifikasi jawaban yang longgar, dan tata kelola keberatan yang kacau agar pelaksanaannya ke depan dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel. Namun, permintaan maaf institusional itu datang setelah “bola salju” media sosial bergulir tak terbendung, setelah akun @mprgoid diserbu hujan kritik mengalir deras.
Di luar reaksi kelembagaan yang cepat namun terkesan pragmatis, peristiwa ini menyisakan goresan penting tentang bagaimana pendidikan karakter dibentuk bukan oleh teks buku semata, melainkan oleh keberanian individu. Sosok Josepha Alexandra kini diusulkan oleh anggota MPR sekaligus alumni SMAN 1 Pontianak, Rifqi Nizami Karsayuda, untuk dijadikan Duta Empat Pilar Kebangsaan tingkat SLTA. Ia layak dijadikan duta karena berani mengkoreksi juri dan mempertahankan kebenaran konstitusi yang ia yakini——sebuah keteladanan bahwa pemuda tidak perlu gentar meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh kekuasaan mana pun, baik di ruang kelas, di panggung lomba, maupun di panggung yang lebih besar dari itu semua. Bahkan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun mendorong agar babak final lomba tersebut diulang sebagai bentuk pemulihan rasa keadilan.
Di tengah “senja” kepercayaan publik terhadap objektivitas lembaga, langkah kecil Josepha Alexandra justru menjadi mercusuar. Ia mengajarkan bahwa pendidikan tidak berhenti pada hafalan pasal dan ayat, melainkan pada keberanian moral untuk mengatakan, “Saya tidak salah, dan Anda keliru.” Sebuah pengingat bahwa dalam setiap ketidakadilan, selalu ada suara yang bisa bangkit——dan didengar. Dan bahwa integritas tidak memandang usia: seorang siswi SMA telah menunjukkan pada para pejabat dewan juri dan embel-embel indeks prestasi, tentang arti berdiri teguh pada apa yang benar.
admin
