Ksatria
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jutaan jemaah di Makkah dapat dipantau dan dikelola dengan sangat rapi, hampir tanpa celah? Video-video yang beredar baru-baru ini memperlihatkan kecanggihan pusat kendali operasi haji yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan visi komputer untuk menjaga keamanan secara real-time. Sistem pintar ini bekerja dengan detil luar biasa: analisis pergerakan anak panah otomatis mendeteksi arah jalan jemaah, dengan tanda silang merah untuk yang melawan arus, lingkaran kuning untuk yang berhenti di tengah jalan, dan centang hijau untuk yang berjalan tertib. Lebih dari itu, peta panas (heat map) memantau kepadatan area tawaf; jika indikator warna berubah menjadi merah menandakan overkapasitas, sistem langsung memberi sinyal kepada petugas untuk mengalihkan arus jemaah dari luar gerbang, mencegah desak-desakan. Radar dan sensor termal pun turut bekerja melacak area sepi untuk mengantisipasi penyusupan sekaligus memantau suhu lingkungan. Yang menarik, teknologi crowd management berbasis AI seperti ini sebenarnya sudah mulai diadaptasi di Indonesia, meski masih terbatas dan terfragmentasi. Dengan tingginya intensitas kegiatan massa di tanah air—arus mudik lebaran, pertandingan olahraga, konser musik skala besar, hingga pengelolaan transportasi umum—sistem semacam ini bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat kerumunan padat.
Apa yang dilakukan otoritas Arab Saudi sejatinya bukan sekadar proyek teknologi, melainkan sebuah lompatan paradigma dalam manajemen keselamatan publik. Mereka membangun ekosistem komando terpadu bernama SMART MOC (Smart Makkah Operations Center) yang mengintegrasikan lebih dari delapan ribu kamera, algoritma prediktif, sensor IoT, pusat data besar, dan tim ahli data dalam satu ruang kendali. Platform bernama Sawaher menjalankan enam belas algoritma kompleks untuk memproses data lalu lintas manusia secara real-time, sementara infrastruktur fisik seperti eskalator di Jamarat sepanjang 950 meter dan kereta Al Mashaaer Al Mugaddassah yang mengangkut lebih dari dua juta penumpang menjadi pelengkap yang tak terpisahkan. Hasilnya, mereka mampu mengoordinasikan pergerakan 1,7 juta jemaah dengan tingkat akurasi prakiraan cuaca mencapai 98 persen. Ini membuktikan bahwa keselamatan massal bisa diukur, diprediksi, dan dikendalikan dengan presisi tinggi—bukan lagi sekadar urusan keberuntungan atau ketangkasan petugas lapangan.
Bagi Indonesia, refleksi yang muncul tidak bisa hanya sebatas kekaguman. Kita memiliki pengalaman pahit yang masih segar: tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang merenggut 135 jiwa akibat desak-desakan di pintu keluar stadion. Tragedi itu adalah alarm paling nyaring bahwa tanpa sistem deteksi dini dan respons terintegrasi, kerumunan massal dapat berubah menjadi bencana kemanusiaan dalam hitungan menit. Saat ini, Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak. Kepolisian menggunakan drone dan aplikasi geospasial untuk memantau arus mudik, Transjakarta meningkatkan CCTV dengan kemampuan AI di halte, dan PT KAI memasang kamera pengenalan wajah di KRL. Bahkan tim dari ITB telah mengembangkan CrowdEase, sistem deteksi kepadatan transportasi berbasis IoT. Namun semua upaya itu masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu pusat komando nasional seperti yang dimiliki Makkah. Padahal, potensi untuk melompat jauh sebenarnya terbuka lebar, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dirancang sebagai smart forest city. IKN adalah proyek greenfield, artinya kita bisa membangun sistem manajemen kerumunan cerdas dari awal tanpa harus merombak infrastruktur lama yang rumit.
Langkah strategis yang perlu segera diambil setidaknya mencakup lima hal. Pertama, membentuk standar nasional (SNI) untuk sistem manajemen kerumunan berbasis AI yang wajib diterapkan di stadion berkapasitas besar, stasiun utama, bandara, dan tempat ibadah skala nasional. Kedua, membangun pusat komando dan kendali nasional yang terhubung dengan BMKG, kepolisian, dinas perhubungan, dan penyelenggara acara, sehingga data cuaca, kepadatan lalu lintas, dan pergerakan massa dapat dianalisis secara prediktif dalam satu dashboard. Ketiga, menjadikan IKN sebagai living lab atau ruang uji coba untuk teknologi ini, karena di kota baru lebih mudah memasang sensor, kabel serat optik, dan pusat data sejak awal. Keempat, mempercepat pelatihan SDM data scientist dan AI engineer di instansi publik melalui kerja sama dengan perguruan tinggi seperti ITB dan ITS, karena tanpa kompetensi manusia, secanggih apapun sistem hanya akan menjadi pajangan mahal. Kelima, menggunakan skema pendanaan publik-swasta (PPP) di mana swasta menyediakan infrastruktur teknologi dan pemerintah menjamin keberlanjutan operasional, sejalan dengan inisiatif GovTech AI yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2025.
Yang tidak kalah penting adalah perubahan cara pikir: dari pendekatan reaktif menjadi proaktif. Selama ini kita cenderung menunggu kejadian, lalu membuat evaluasi, kemudian menambah petugas, memasang pagar pembatas, atau menyiarkan imbauan. Pendekatan seperti itu sudah usang. Di era kecerdasan buatan, kita bisa tahu lima belas menit sebelum kepadatan mencapai titik kritis, kita bisa mengalihkan arus sebelum antrean membahayakan, dan kita bisa memetakan titik rawan tanpa harus menunggu laporan dari lapangan. Makkah telah membuktikan itu semua. Indonesia, dengan segala kompleksitas demografi dan intensitas kegiatan massalnya, tidak punya alasan untuk tertinggal. Sudah saatnya fasilitas publik kita melangkah menuju ekosistem smart city yang lebih aman, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan jiwa. Bukan hanya agar kita bisa bangga dengan teknologi, tetapi agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia di tengah kerumunan yang seharusnya bisa dikendalikan.
