Ksatria
Sebuah Refleksi atas Operasi Militer AS di Venezuela dan Iran serta Krisis Epistemik yang Mengiringinya
Kita sedang menyaksikan evolusi yang mencemaskan: perang tidak lagi dibenarkan oleh bukti, tetapi oleh narasi. Di tahun 2026, kebenaran tidak lagi mendahului kekuasaan—ia justru berjalan tertatih di belakangnya. Intervensi militer dikemas dalam slogan-slogan yang instagramable, citra-citra viral, dan afirmasi kesukuan. Fakta datang terlambat; cerita emosional tiba lebih dulu.
Inilah potret buram demokrasi di era post-truth, ketika geopolitik berubah menjadi tontonan dan perang dikonsumsi seperti konten.
Dua Teater, Satu Pola: Operasi “Pembebasan” yang Membelah Dunia
Pada Januari 2026, dunia dikejutkan oleh operasi berani Amerika Serikat di Venezuela. Dalam “Operation Absolute Resolve” yang dilancarkan pada 3 Januari, 150 pesawat AS membombardir infrastruktur militer Venezuela untuk melumpuhkan pertahanan udara, membuka jalan bagi pasukan khusus yang menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores . Keduanya langsung diterbangkan ke New York dalam sebuah operasi yang secara efektif melumat kedaulatan Venezuela dalam semalam.
Washington menyebutnya sebagai kemenangan bagi demokrasi—sebuah tindakan penegakan hukum terhadap “kejahatan narkotik” . Namun para kritikus memperingatkan ini adalah kudeta berbalut slogan patriotik, sebuah tindakan yang oleh banyak pakar hukum dianggap menentang hukum internasional dan kewenangan presiden untuk menyatakan perang.
Beberapa hari kemudian, AS bersama Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran ke Iran dengan nama sandi Operation Epic Fury. Gelombang serangan pertama pada Februari-Maret 2026 menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow dan Natanz, kemudian meluas hingga menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan menghancurkan kepemimpinan militer Iran . Menteri Pertahanan Pete Hegseth dengan blak-blakan menyatakan bahwa AS dan Israel akan menguasai wilayah udara Iran secara “tak terkontestasi”—terbang bebas di atas Teheran, “menemukan, membidik, dan menghabisi” para pemimpin militer Iran .
“Kami memukul mereka saat mereka terjatuh,” kata Hegseth, “dan begitulah seharusnya.”
Para pemimpin Eropa mengecam ketiadaan mandat PBB. China memperingatkan guncangan pasar energi. Dan spektrum invasi darat mulai muncul dalam retorika resmi.
Pertarungan Narasi: Antara Pembebasan dan Agresi
Di kedua teater ini, interpretasi yang saling bertabrakan berlomba mendahului fakta terverifikasi. Di platform sosial, keyakinan mengalahkan bukti—setiap serangan adalah pembebasan atau agresi, tergantung ideologinya. Algoritma memberi hadiah pada kemarahan, bukan akurasi.
Pemerintah berbicara dalam bahasa mutlak; para kritikus meniru kemutlakan yang sama. Hasilnya bukan debat, melainkan alam semesta paralel keyakinan.
Menariknya, fenomena ini terjadi di tengah krisis epistemik yang lebih luas. Sebuah studi dari EKOS Politics menunjukkan bahwa masyarakat modern mengalami fragmentasi epistemik—runtuhnya standar bersama untuk menentukan apa yang benar, sahih, atau otoritatif . Paparan disinformasi tidak lagi sekadar distorsi marginal, tetapi kekuatan yang mengacaukan sistem itu sendiri, terkait dengan rendahnya kepercayaan institusional, melemahnya ikatan kebangsaan, meningkatnya permusuhan terhadap kelompok luar, dan simpati terhadap populisme otoriter .
Krisis yang Lebih Dalam: Ketika Bukti Visual Tak Lagi Bisa Dipercaya
Di sinilah letak bahaya sesungguhnya. Kita tidak hanya berhadapan dengan propaganda perang biasa, tetapi dengan keruntuhan fondasi epistemik demokrasi itu sendiri.
Marco Germanò, peneliti dari KU Leuven, memperingatkan tentang “privatisasi otoritas pembuktian” di era video hasil kecerdasan buatan . Ketika alat-alat seperti Sora (OpenAI), Veo (Google), dan model open-source dapat menghasilkan video yang tampak autentik namun sama sekali tak memiliki kaitan dengan peristiwa nyata, kemampuan kolektif untuk menentukan bukti kredibel menjadi semakin tidak stabil.
Demokrasi, menurut Germanò, tidak pernah bergantung pada semua orang mengetahui fakta yang sama. Justru demokrasi hidup dari perbedaan pandangan. Tetapi demokrasi selalu mengandalkan kepercayaan prosedural—keyakinan bersama tentang bagaimana bukti diakui dan dievaluasi . Kita boleh berbeda interpretasi, tetapi kita sepakat tentang apa yang sahih untuk masuk ke dalam perdebatan.
Video sintetis menghancurkan kebiasaan itu. Ketika segala sesuatu tampak sama masuk akalnya, kredibilitas itu sendiri menjadi sumber daya langka.
“Realisme” Tanpa Moral: Ideologi di Balik Aksi
Di balik operasi militer ini, ada pergeseran ideologis yang fundamental. Doktrin “flexible realism” dalam National Security Strategy November 2025 menandai keberanian AS untuk meninggalkan delapan dekade kebijakan luar negeri berbasis nilai .
Seperti diringkas oleh Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller: “Kita hidup di dunia yang diatur oleh kekuatan, yang diatur oleh kekerasan, yang diatur oleh kuasa.”
Kevin Maloney dari Carnegie Council menyebut ini sebagai “gaslighting realisme Amerika” —upaya sistematis untuk merebut dan menulis ulang warisan intelektual Hans Morgenthau, bapak realisme Amerika pasca-Perang Dunia II . Morgenthau, kata Maloney, sangat peduli pada dimensi moral kebijakan luar negeri. Ia menolak moralisme abstrak, tetapi juga menolak realisme amoral. Yang ditawarkannya adalah realisme etis—kebijakan yang bersumber dari realitas politik namun tetap bermartabat moral.
Yang terjadi sekarang adalah karikatur realisme: kekuatan semata-mata untuk kekuatan, tanpa pertanyaan “kekuatan untuk tujuan apa?”
Hukum Internasional yang Opsional
Di tengah hiruk-pikuk narasi, hukum internasional menjadi korban berikutnya. Jaksa Penuntut International Criminal Court baru saja menghentikan penyelidikan apakah sanksi AS terhadap Venezuela memenuhi syarat sebagai kejahatan kemanusiaan, dengan alasan kurangnya bukti “niat” yang diperlukan . Pengadilan menyatakan penutupan ini “tidak terkait dengan peristiwa Januari 2026 di Venezuela”—sebuah klaim yang sulit dipercaya mengingat waktu yang berdekatan.
Sementara itu, Kanada dilaporkan mempertimbangkan kembali pembukaan kedutaan di Caracas, namun menolak membagi analisis hukumnya tentang operasi penangkapan Maduro kepada publik dengan alasan kerahasiaan kabinet . Di parlemen, pejabat Global Affairs Canada mengakui bahwa nasihat hukum untuk Menteri Luar Negeri memang ada, tetapi “tidak dapat dibagikan secara publik” .
Transparansi yang menjadi denyut nadi demokrasi mulai terkulai.
Biaya Kemanusiaan yang Terlupakan
Sementara publik sibuk berdebat soal narasi, dampak nyata terus berlangsung. Pasar minyak berguncang. Jalur-jalur strategis terganggu. Warga sipil menderita. Dan aliansi internasional merenggang.
Menurut laporan terbaru, lebih dari 50.000 tentara AS terlibat dalam Operation Epic Fury, dengan lebih dari 5.500 target di dalam Iran telah dihantam, termasuk lebih dari 60 kapal rusak atau hancur . Pejabat Israel mengklaim 80% sistem pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan dan lebih dari 1.900 tentara serta komandan Iran tewas .
Hezbollah, sekutu Iran, merespons dengan meluncurkan lebih dari 1.000 drone, rudal, dan roket balistik ke Israel . Eskalasi ini persis seperti yang dikhawatirkan para pengamat: konflik yang meluas, korban yang berjatuhan, dan jalan keluar yang semakin samar.
Hegseth sendiri memperingatkan: “Akan ada korban… akan ada lebih banyak korban.”
Ketika Perang Menjadi Konten
Dalam analisis terakhir, yang paling mencemaskan adalah bagaimana wacana publik tentang perang semakin jarang menyentuh konsekuensi, dan lebih sering berkisar pada loyalitas kesukuan. Apakah kamu “bersama kami” atau “bersama mereka”? Nuansa dicemooh sebagai pengkhianatan. Skeptisisme dicap tidak patriotik.
Di tahun 2026, politik post-truth mengubah kebijakan luar negeri menjadi tontonan dan perang menjadi konten. Para pemimpin menukar penjelasan hati-hati dengan drama moral, mengikis demokrasi yang mereka klaim bela.
Demokrasi membutuhkan fakta, institusi yang kuat, transparansi, jurnalisme independen, dan warga negara yang mau mempertanyakan bahkan keyakinan mereka sendiri—bukan sekadar “vibes” dan virality.
Karena ketika kebenaran menjadi bisa dinegosiasikan, perang menjadi lebih mudah—dan demokrasi menjadi lebih rapuh.
Sebuah catatan untuk kita semua: di tengah hiruk-pikuk narasi yang berlomba, jangan biarkan mata kita tertutup oleh kemasan. Tetaplah bertanya, tetaplah verifikasi, tetaplah peduli pada fakta. Karena pada akhirnya, yang memenangkan perang mungkin adalah senjata, tetapi yang menyelamatkan kemanusiaan adalah kebenaran.
