Ksatria
Jakarta, Istana Merdeka – Dalam beberapa dekade terakhir, arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia sering memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan publik masih sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat berbagai regulasi strategis yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi dan kekuatan politik tertentu dibandingkan kepentingan publik secara luas.
Padahal secara ideologis, Indonesia telah memiliki fondasi yang jelas melalui Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya bertugas menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Konstitusi sebagai Fondasi Jalan Tengah
Sejak awal, konstitusi Indonesia dirancang untuk menghindari dua ekstrem sistem ekonomi: kapitalisme pasar yang sepenuhnya bebas dan sosialisme negara yang terlalu sentralistik. Prinsip ini tercermin dalam pasal ekonomi UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bahwa sumber daya alam yang strategis harus dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Secara konseptual, pendekatan ini sangat sejalan dengan gagasan Third Way yang diperkenalkan oleh Anthony Giddens, yaitu upaya menggabungkan dinamika pasar dengan perlindungan sosial. Bedanya, Indonesia telah merumuskan pendekatan tersebut sejak awal kemerdekaannya.
Dengan kata lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki model jalan tengah ekonomi dan politik yang tertanam dalam konstitusinya.
Pergeseran Kebijakan dan Kepentingan Politik
Namun dalam praktik kebijakan kontemporer, beberapa regulasi strategis sering dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat konstitusi tersebut.
Contohnya adalah revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua regulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun kritik yang muncul dari berbagai kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan aktivis lingkungan menunjukkan bahwa regulasi tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan penting.
Pertama, muncul kekhawatiran bahwa pengelolaan sumber daya alam semakin terkonsentrasi pada kelompok ekonomi besar, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat.
Kedua, sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut dinilai melemahkan perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah orientasi kebijakan lebih didorong oleh kepentingan investasi jangka pendek dibandingkan pembangunan berkelanjutan.
Ketiga, proses legislasi yang cepat dan minim partisipasi publik sering dipandang sebagai indikasi bahwa kebijakan lebih dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik daripada aspirasi masyarakat luas.
Situasi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan pada kekurangan ideologi atau konstitusi yang kuat, melainkan pada konsistensi implementasi nilai-nilai konstitusi dalam praktik politik dan ekonomi.
Kembali kepada Semangat UUD 1945
Seruan untuk “kembali kepada UUD 1945” tidak harus dipahami secara sempit sebagai keinginan untuk membatalkan seluruh perubahan konstitusi yang pernah dilakukan. Yang lebih penting adalah menghidupkan kembali semangat dasar konstitusi, yaitu menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan negara.
Kembali pada semangat Undang-Undang Dasar 1945 berarti memastikan bahwa:
- sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat
- pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial
- kebijakan investasi tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja
- proses pembuatan kebijakan melibatkan partisipasi publik yang luas
Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Relevansi bagi Masa Depan Indonesia
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi antara kapitalisme ekstrem dan populisme ekonomi, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menunjukkan model pembangunan yang lebih seimbang. Fondasi ideologis tersebut sudah ada dalam Pancasila dan konstitusi negara.
Namun potensi itu hanya akan menjadi realitas jika nilai-nilai konstitusi dijadikan pedoman nyata dalam penyusunan kebijakan.
Karena itu, perdebatan tentang berbagai undang-undang strategis tidak sekadar persoalan teknis regulasi. Ia mencerminkan pertanyaan yang lebih besar tentang arah pembangunan nasional.
Apakah Indonesia akan terus bergerak mengikuti tekanan kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek, atau kembali menegaskan komitmennya pada semangat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang menjadi inti dari UUD 1945.
Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar mampu mewujudkan cita-cita konstitusionalnya: sebuah negara yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berorientasi pada kemakmuran seluruh rakyat.
