Ksatria
Antara Kepercayaan Publik dan Krisis Akuntabilitas Aparat
Jakarta — Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia masih berada pada angka yang relatif tinggi. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian mencapai 76,2 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa Polri masih dipandang sebagai institusi penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Namun di balik angka tersebut, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat kembali memunculkan perdebatan serius dalam kajian law enforcement mengenai kualitas penegakan hukum, akuntabilitas institusi, dan perlindungan hak asasi manusia.
Serangkaian kasus yang menimbulkan korban jiwa, termasuk yang melibatkan anak-anak, menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga ketertiban, tetapi juga dari bagaimana kekuasaan hukum dijalankan secara sah, proporsional, dan akuntabel.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam studi penegakan hukum: bagaimana institusi yang dipercaya publik dapat secara simultan menghadapi krisis legitimasi akibat tindakan aparatnya sendiri?
Penegakan Hukum dan Prinsip Legalitas
Dalam perspektif hukum, tindakan aparat negara tunduk pada prinsip rule of law, yakni bahwa setiap penggunaan kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara proporsional.
Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum pada prinsipnya dibatasi oleh berbagai regulasi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Selain itu, aparat juga terikat pada prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam kerangka tersebut, penggunaan kekerasan oleh aparat seharusnya menjadi opsi terakhir (last resort) yang dilakukan secara terukur dan hanya dalam situasi yang benar-benar mendesak.
Ketika tindakan kekerasan justru menimbulkan korban yang tidak proporsional, maka muncul dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam proses penegakan hukum.
Kekerasan Aparat dalam Perspektif Criminology of Law Enforcement
Dalam kajian kriminologi modern, fenomena kekerasan aparat sering dianalisis melalui konsep “police brutality” dan “excessive use of force.”
Konsep ini merujuk pada penggunaan kekuatan oleh aparat yang melampaui batas kebutuhan penegakan hukum. Dalam banyak kasus di berbagai negara, kekerasan aparat sering kali berkaitan dengan beberapa faktor struktural:
- Budaya organisasi yang permisif terhadap kekerasan
- Minimnya pengawasan eksternal
- Solidaritas korps yang berlebihan (blue wall of silence)
- Lemahnya mekanisme pertanggungjawaban hukum
Dalam konteks Indonesia, sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan secara rutin mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan aparat yang menunjukkan adanya pola berulang.
Bagi para peneliti hukum, pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu berhenti pada individu pelaku, tetapi juga menyentuh struktur kelembagaan yang mengatur bagaimana aparat bekerja dan diawasi.
Legitimasi Hukum dan Kontrak Sosial
Dalam teori politik hukum klasik, legitimasi penegakan hukum sangat bergantung pada kontrak sosial antara negara dan warga negara.
Filsuf politik seperti Thomas Hobbes dan John Locke menegaskan bahwa masyarakat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan satu syarat utama: negara harus menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi warga.
Ketika aparat yang mewakili negara justru menjadi pelaku kekerasan terhadap warga, maka kontrak sosial tersebut mengalami gangguan serius.
Dalam studi law enforcement modern, fenomena ini dikenal sebagai legitimacy crisis—situasi di mana masyarakat mulai mempertanyakan kewenangan moral institusi penegak hukum.
Yang menarik dalam konteks Indonesia adalah bahwa krisis legitimasi ini terjadi bersamaan dengan masih tingginya tingkat kepercayaan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya dualitas persepsi masyarakat: di satu sisi institusi masih dipercaya secara umum, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran terhadap perilaku aparat di tingkat operasional.
Akuntabilitas Hukum dan Mekanisme Pengawasan
Dalam sistem hukum demokratis, kekuasaan aparat penegak hukum tidak bersifat absolut. Ia harus tunduk pada mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan dapat diproses secara hukum.
Di Indonesia, pengawasan terhadap kepolisian secara formal dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional, yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian.
Namun para ahli hukum menilai bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan kombinasi beberapa unsur:
- Pengawasan internal yang profesional
- Pengawasan eksternal yang independen
- Transparansi dalam proses penanganan perkara
- Partisipasi masyarakat sipil dan media
Tanpa sistem pengawasan yang kuat, setiap kasus kekerasan berpotensi berhenti pada narasi “oknum”, tanpa menyentuh akar masalah struktural yang lebih dalam.
Reformasi Penegakan Hukum: Dari Responsif ke Preventif
Dalam kajian reformasi kepolisian global, pendekatan modern dalam law enforcement menekankan pentingnya policing by consent—yaitu model kepolisian yang memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat, bukan dari penggunaan kekuatan.
Model ini menekankan beberapa prinsip utama:
- Penggunaan kekuatan secara minimal
- Pendekatan de-eskalasi dalam konflik
- Pelatihan intensif tentang hak asasi manusia
- Community policing yang memperkuat hubungan aparat dan masyarakat
Banyak negara yang berhasil menurunkan kasus kekerasan aparat dengan mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan kepolisian.
Dalam konteks Indonesia, reformasi penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembaruan regulasi, tetapi juga menyangkut transformasi budaya institusi.
Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia
Paradoks antara tingginya kepercayaan publik dan munculnya kasus kekerasan aparat menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia sedang berada pada persimpangan penting.
Jika kepercayaan publik dijadikan sebagai modal untuk memperkuat reformasi institusi, maka Polri memiliki peluang besar untuk membangun model penegakan hukum yang lebih profesional dan berorientasi pada perlindungan hak warga.
Namun jika kasus-kasus kekerasan terus terjadi tanpa akuntabilitas yang jelas, maka kepercayaan publik yang selama ini menjadi kekuatan institusi dapat perlahan terkikis.
Dalam perspektif hukum, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak hanya terletak pada kemampuan negara menindak pelanggaran, tetapi juga pada kemampuan negara membatasi kekuasaannya sendiri agar tidak melanggar hak warga.
Dengan kata lain, penegakan hukum yang kuat adalah penegakan hukum yang mampu mengendalikan kekuatan negara sekaligus melindungi masyarakat.
Di titik inilah masa depan legitimasi hukum di Indonesia akan ditentukan.
