Ksatria
Ketika Indonesia Bisa Jadi Penguasa Inovasi Asia, Tapi Memilih Jadi Pasar
Jakarta – Singapura kecil, tanpa sumber daya alam. Swiss tidak memiliki tambang emas. Korea Selatan bangkit dari puing-puing perang saudara. Namun hari ini, ketiganya berdiri sebagai negara inovatif yang disegani dunia. Bukan karena keberuntungan, bukan karena warisan genetik—tetapi karena satu hal: mereka sengaja merancang ekosistem yang melahirkan inovasi.
Indonesia, dengan populasi 280 juta jiwa—terbesar keempat di dunia—memiliki potensi yang tak tertandingi. Jika hanya 1 persen penduduknya menjadi inventor aktif, itu berarti 2,8 juta inovator. Cukup untuk mengubah peta teknologi Asia. Namun hingga kini, mimpi itu masih tertahan oleh satu hambatan fundamental: mindset—dan sistem yang membentuknya.
Para pakar pendidikan, peneliti, dan pembuat kebijakan yang dihimpun dalam diskusi terbaru menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara inovatif jika terus terjebak dalam paradigma lama: mengajarkan anak untuk menghafal, bukan memecahkan masalah; mengejar nilai, bukan solusi; dan menjadikan publikasi sebagai tujuan akhir riset, bukan sebagai pintu menuju komersialisasi.
Pendidikan: Antara Hafalan dan Penalaran
Setiap tiga tahun sekali, Programme for International Student Assessment (PISA) merilis laporan yang membuat banyak pihak di Indonesia bergidik. Peringkat membaca, matematika, dan sains negeri ini konsisten berada di papan bawah. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukanlah angka peringkat, melainkan apa yang diukur PISA: kemampuan bernalar, bukan sekadar mengingat.
“Kita mengajarkan anak menjawab soal. Negara inovatif mengajarkan anak merumuskan pertanyaan,” ujar [nama fiktif pakar pendidikan], pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Indonesia, dalam diskusi daring akhir pekan lalu.
Ia menyoroti bahwa sistem pendidikan Indonesia masih dihantui warisan kolonial yang menekankan kepatuhan dan hafalan. Kurikulum yang padat, ujian nasional yang menentukan nasib, dan metode pengajaran satu arah telah membentuk generasi yang pintar menghafal tetapi lemah dalam berpikir kritis.
Perbandingan dengan negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pendidikan sangat gamblang. Finlandia menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan penilaian berbasis proyek. Siswa belajar melalui fenomena, bukan mata pelajaran terpisah. Singapura menerapkan Teach Less, Learn More—kurikulum disederhanakan untuk memberi ruang berpikir kreatif. Korea Selatan, yang pada 1960-an memiliki tingkat melek huruf lebih rendah dari Indonesia, mengalokasikan hingga 20 persen APBN untuk pendidikan dan membangun budaya penghargaan setinggi-tingginya terhadap guru.
“Kita masih memberikan soal. Mereka memberikan proyek. Kita mengejar nilai. Mereka mengejar solusi. Hasilnya tidak perlu ditanya,” tegas pakar tersebut.
Riset: Publikasi Melimpah, Dampak Minim
Di atas kertas, Indonesia menunjukkan kemajuan membanggakan dalam publikasi ilmiah. Menurut data SCImago, pada 2024 Indonesia masuk dalam 20 besar negara dengan jumlah publikasi terbanyak. Namun di balik angka itu, ada paradoks yang menggelitik: jumlah sitasi per artikel masih jauh di bawah rata-rata global.
“Peneliti kita mengejar kuantitas untuk akreditasi dan kenaikan pangkat, bukan untuk memecahkan masalah nyata. Akibatnya, ribuan penelitian hanya menjadi dokumen di perpustakaan, tidak pernah diterjemahkan menjadi produk atau kebijakan,” kata [nama fiktif peneliti senior], anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ia mencontohkan Korea Selatan yang sejak 1970-an membangun KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) dengan model yang memaksa kolaborasi erat antara akademisi dan industri. Hasilnya, Samsung, LG, Hyundai lahir dari ekosistem riset yang terintegrasi. China mengalokasikan 2,5 persen PDB untuk R&D—lebih dari rata-rata OECD—dan merancang sistem insentif yang memberikan keuntungan finansial signifikan bagi peneliti yang berhasil mematenkan temuannya.
Di Indonesia, jurang antara riset dan industri masih sangat lebar. Perusahaan lebih memilih mengimpor teknologi karena tidak ada insentif untuk berinvestasi dalam riset lokal. Skema pendanaan dari Kementerian Riset, LPDP, atau donor internasional ada, tetapi bersifat proyektif dan tidak berkelanjutan. “Tidak ada mekanisme yang secara sistematis menghubungkan peneliti dengan industri. Padahal di sanalah inovasi sejati lahir,” tambahnya.
Pendanaan: 0,3 Persen PDB vs Kebutuhan Abadi
Pemerintah mengalokasikan sekitar 0,3 persen PDB untuk riset dan pengembangan—jauh di bawah rekomendasi UNESCO (1 persen) dan rata-rata negara OECD (2-3 persen). Namun para ahli menilai bahwa yang lebih kritis bukan jumlah, tetapi bagaimana anggaran itu digunakan.
“Swiss mengalokasikan 3 persen PDB untuk R&D, tetapi yang membedakan adalah fokusnya. Riset diarahkan pada bidang-bidang spesifik di mana Swiss memiliki keunggulan komparatif: bioteknologi, farmasi, teknologi presisi. Hasilnya, Roche, Novartis, Rolex lahir dari ekosistem itu,” ujar [nama fiktif ekonom senior] yang pernah meneliti kebijakan inovasi.
Ia membandingkan dengan Indonesia yang belum memiliki strategi fokus. Pendanaan tersebar di banyak institusi dan bidang tanpa prioritas jelas. Akibatnya, tidak ada satu pun bidang teknologi di mana Indonesia memiliki keunggulan yang diakui dunia.
Lebih jauh, kontribusi sektor swasta dalam pendanaan R&D di Indonesia masih sangat minim. Di negara maju, swasta menyumbang 60-70 persen total pendanaan. Di Indonesia, karena minimnya insentif fiskal seperti super deduction tax dan tingginya risiko, perusahaan lebih suka mengimpor teknologi daripada mengembangkan sendiri.
Budaya: Takut Gagal, Sulit Berkolaborasi
Salah satu penghalang terbesar inovasi di Indonesia adalah budaya yang tidak mentoleransi kegagalan. Di Silicon Valley, gagal dalam startup adalah lencana kehormatan—menunjukkan seseorang berani mencoba. Di Korea Selatan, konglomerat (chaebol) mendorong anak perusahaannya untuk berinovasi, bahkan jika beberapa proyek harus gagal.
“Di Indonesia, birokrasi dan korporasi masih sangat menghukum kegagalan. Akibatnya, tidak ada yang berani mencoba hal baru. Inovasi butuh eksperimen, dan eksperimen butuh ruang untuk gagal. Tanpa itu, inovasi hanya akan menjadi slogan,” kata [nama fiktif psikolog organisasi] yang meneliti budaya kerja di startup teknologi.
Selain itu, inovasi jarang lahir dari individu jenius yang bekerja sendiri. Ia lahir dari kolaborasi lintas disiplin, lintas institusi, lintas negara. Sistem inovasi Korea Selatan dibangun di atas model triple helix yang kuat: pemerintah, universitas, dan industri bekerja bersama.
Di Indonesia, ketiga sektor ini masih berjalan sendiri-sendiri. Peneliti enggan berkolaborasi karena sistem penilaian kinerja masih menghargai publikasi individu. Industri enggan membuka diri karena tidak ada mekanisme perlindungan kekayaan intelektual yang jelas. Pemerintah bergerak sendiri tanpa koordinasi lintas kementerian.
“Kita tidak akan pernah menjadi negara inovatif selama setiap sektor masih merasa cukup berjalan sendiri. Inovasi adalah kerja tim lintas batas,” tegasnya.
Jalan Menuju 2,8 Juta Inovator: Rekomendasi Kebijakan
Para pakar yang dihubungi sepakat bahwa untuk mewujudkan potensi 2,8 juta inovator, Indonesia harus melakukan perubahan sistemik di beberapa level:
1. Reformasi Pendidikan
- Menghapus ujian nasional sebagai penentu kelulusan dan menggantinya dengan penilaian portofolio berbasis proyek.
- Melatih ulang guru secara masif dengan metode pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning).
- Memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal.
- Memperkenalkan pendidikan kewirausahaan dan desain berpikir (design thinking) sejak dini.
2. Penguatan Ekosistem Riset
- Membentuk lembaga riset nasional dengan fokus pada bidang prioritas: pangan, energi, kesehatan, dan teknologi digital.
- Menerapkan sistem matching fund yang memaksa kolaborasi antara peneliti dan industri; pendanaan riset hanya diberikan jika ada mitra industri yang siap mengkomersialkan.
- Merevisi sistem penilaian kinerja dosen dan peneliti agar tidak hanya berbasis kuantitas publikasi, tetapi juga dampak dan komersialisasi.
3. Insentif untuk R&D Swasta
- Memberikan super deduction tax (pengurangan pajak hingga 300 persen) untuk perusahaan yang melakukan R&D di dalam negeri.
- Membentuk dana abadi riset (endowment fund) yang dikelola secara profesional, sehingga pendanaan riset tidak bergantung pada siklus anggaran tahunan.
- Mendorong pembentukan modal ventura berbasis riset (deep tech VC) dengan keterlibatan pemerintah sebagai katalis.
4. Membangun Budaya Inovasi
- Menciptakan penghargaan publik yang tinggi bagi inovator dan peneliti, setara dengan penghargaan bagi atlet atau artis.
- Mendorong media untuk memberitakan kisah-kisah inovasi lokal, bukan hanya kegagalan atau korupsi.
- Menyediakan ruang uji coba regulasi (regulatory sandbox) bagi inovasi yang belum memiliki payung hukum, terutama di bidang teknologi digital dan bioteknologi.
Pasar atau Inovator?
Di tengah euforia transformasi digital dan ambisi Indonesia Emas 2045, pertanyaan mendasar tetap menggantung: Kita mau jadi pasar, atau inovator?
Selama ini, Indonesia terbiasa menjadi konsumen teknologi. Kita membeli, mengadopsi, dan menggunakan. Namun di era ketika teknologi menjadi penentu daya saing bangsa, menjadi pasar bukan lagi pilihan yang aman—ia adalah jebakan yang membuat kita terus bergantung pada inovasi bangsa lain.
Negara inovatif tidak dilahirkan dengan keajaiban. Mereka didesain dengan kesengajaan. Mereka memilih untuk mengalokasikan sumber daya, merancang sistem pendidikan yang membentuk pemikir kritis, membangun jembatan antara laboratorium dan industri, serta menciptakan budaya yang menghargai keberanian mencoba.
Indonesia memiliki populasi 280 juta jiwa. Jika hanya 1 persen menjadi inventor aktif, itu adalah 2,8 juta inovator. Tidak ada negara di kawasan ini yang memiliki potensi sebesar itu. Yang kurang bukanlah kecerdasan, tetapi niat kolektif untuk mendesain ekosistem yang memungkinkan potensi itu bersemi.
“Pertanyaannya bukan lagi ‘bisakah Indonesia menjadi negara inovatif?’ tetapi ‘apakah kita cukup serius untuk mendesainnya?’” pungkas salah satu pakar.
Karena inovasi bukan soal genius. Inovasi adalah soal sistem. Dan sistem adalah soal pilihan.
