Ksatria
Mengenal Adu Domba, Distraksi, dan Intimidasi disekitar kita
Jakarta – Konflik adalah napas dari masyarakat yang hidup. Tidak ada komunitas tanpa perbedaan, tidak ada kekuasaan tanpa ketegangan. Yang membedakan sebuah bangsa dari sekadar kumpulan massa adalah bagaimana ia mengelola konflik—apakah dengan membuka ruang deliberasi, atau justru membungkamnya dengan cara-cara halus yang tak kentara. Di Indonesia, tiga instrumen klasik—divide et impera, distraksi, dan intimidasi—kembali muncul dalam balutan modernitas digital, bekerja secara sistemik untuk mengarahkan, membelokkan, dan pada akhirnya menetralisir gelombang kritis publik. Di tengah wacana penghapusan pilkada langsung, panasnya politik identitas, dan hiruk-pikuk media sosial yang dirancang untuk melelahkan, kita perlu bertanya: apakah konflik sedang dikelola untuk menyelesaikan masalah, atau justru untuk melanggengkan status quo?
Adu domba di era digital bukan lagi sekadar mempertemukan dua kelompok di lapangan. Ia menjelma menjadi buzzer politics—jaringan akun anonim dan influencer bayaran yang dirancang untuk memperbanyak narasi saling bertentangan, menciptakan ambiguitas yang membuat publik kehilangan pijakan. Studi Lowy Institute menyebut praktik ini sebagai bentuk manufactured ambiguity: ketika publik disuguhi begitu banyak klaim yang kontradiktif hingga tidak ada yang bisa diyakini. Dalam kekosongan itu, kekuasaan bergerak bebas. Ketika wacana penghapusan pilkada langsung mencuat, misalnya, ruang digital dibanjiri dua jenis narasi sekaligus: yang satu membela efisiensi anggaran, yang lain mengerikannya sebagai kemunduran demokrasi. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi di dalamnya publik justru kehilangan fokus pada pertanyaan fundamental: siapa sebenarnya yang diuntungkan jika rakyat kehilangan hak memilih pemimpinnya langsung?
Distraksi bekerja dengan prinsip yang sama: menenggelamkan isu utama dengan banjir informasi yang tak kunjung reda. Dalam psikologi politik, ini disebut strategic noise—kebisingan yang sengaja diciptakan agar perhatian publik terkuras habis pada hal-hal yang sekunder, sementara keputusan strategis diambil dalam ruang tanpa sorotan. Saat demonstrasi mahasiswa membesar menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan menolak kenaikan tunjangan DPR, tiba-tiba perbincangan publik beralih ke polemik “pilkada tidak langsung”. Isu yang seharusnya menguji akuntabilitas eksekutif dan legislatif berubah menjadi perdebatan prosedural tentang model demokrasi. Hasilnya? Kemarahan publik terpecah, sementara kebijakan kontroversial tetap berjalan. Distraksi bukan sekadar hiburan; ia adalah operasi pengalihan yang terstruktur.
Intimidasi hadir dalam rupa yang lebih halus namun tak kalah efektif. Polri secara terbuka menyebut penggunaan silent operation—operasi senyap—sebagai metode pencegahan konflik. Pendekatan ini meliputi deteksi dini, mediasi tertutup, hingga pendekatan persuasif kepada para penyebar konten provokatif. Dalam perspektif manajemen konflik, pendekatan persuasif sejatinya sah. Namun batasnya tipis: ketika “mediasi” berubah menjadi tekanan, dan “persuasi” menjelma ancaman terselubung. Bentuk intimidasi yang paling ampuh justru adalah yang terstruktur dalam kebijakan. Wacana penghapusan pilkada langsung—meski akhirnya ditunda—telah menimbulkan efek gentar struktural. Publik paham bahwa hak politik yang pernah diberikan dapat dicabut sewaktu-waktu. Ini adalah intimidasi tanpa kekerasan, tetapi dengan dampak psikologis yang merayap perlahan.
Apa dampaknya bagi kohesi sosial? Erosi kepercayaan. Horizontal, antarwarga yang diadu domba berbasis identitas; vertikal, antara publik dan institusi yang seharusnya menjadi penengah. Dalam iklim seperti ini, partisipasi politik menjadi melelahkan. Publik mengalami fatigue—bukan karena takut, tetapi karena kehilangan orientasi. Mereka tidak lagi yakin mana suara yang organik dan mana yang rekayasa. Akibatnya, ruang publik yang semestinya menjadi ajang perdebatan sehat berubah menjadi padang sunyi yang dihuni oleh para penyintas informasi yang lelah.
Di tengah semua itu, gerakan untuk “kembali kepada UUD 1945” bukan sekadar nostalgia konstitusional, tetapi perlawanan terhadap sistem pengelolaan konflik yang ingin mereduksi rakyat menjadi objek. UUD 1945 asli—sebelum amandemen tergesa-gesa di awal reformasi—menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ia memberikan peta jalan pembangunan yang berkelanjutan, mengikat kekuasaan pada prinsip keadilan sosial. Memulihkan roh konstitusi berarti memulihkan keyakinan bahwa konflik adalah urusan rakyat, bukan barang dagangan elite. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kapasitas untuk berpikir, memutuskan, dan menuntut pertanggungjawaban.
Manajemen konflik yang sehat tidak pernah bertujuan menghilangkan konflik, tetapi mengarahkannya ke eskalasi konstruktif. Dalam kerangka itu, adu domba, distraksi, dan intimidasi bukanlah alat yang tak terhindarkan; ia adalah pilihan yang mencerminkan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana ia memandang rakyatnya. Sebaliknya, masyarakat yang dewasa adalah yang mampu mengelola perbedaan dengan prosedur yang jelas, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga. Jika konflik dikelola dengan cara-cara itu, ia tidak lagi menjadi momok yang harus ditakuti, melainkan energi yang membentuk demokrasi menjadi lebih tangguh.
Kini, saat wacana kebangsaan kembali digerakkan untuk memperkuat kesadaran konstitusi, penting bagi publik untuk tidak terjebak dalam permainan narasi yang memecah. Membaca UUD 1945 dalam naskah asli, membandingkannya dengan hasil amandemen, dan menuntut ruang partisipasi yang sejati—itulah bentuk kedaulatan yang tidak bisa digantikan oleh operasi senyap maupun banjir informasi. Pada akhirnya, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang tidak takut pada konflik, tetapi juga tidak membiarkan dirinya dipecah belah oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Wallahu a’lam bish-shawab.
